slider

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) akan bangun sekolah di Kabupaten Nunukan untuk anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Malaysia.

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) akan bangun sekolah di Kabupaten Nunukan untuk anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Malaysia.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltara, Drs. Zainal Arifin Paliwang. Ia merasa sedih melihat keberadaan anak-anak Indonesia yang berada di Sabah, Malaysia tidak dapat mengecap pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). “Itu setelah saya melihat anak-anak kita di Tawau yang mana dapat informasi bahwa setelah selesai Sekolah Menengah Pertama (SMP) mereka agak susah melanjutkan pendidikan. ini kan tidak bisa kita biarkan,” tegas Gubernur Drs, Zainal Arifin Paliwang, Jumat (8/12/2023).

Melihat kondisi dan keadaan tersebut, ia pun langsung mengambil langkah cepat berkomunikasi langsung dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi agar diberikan anggaran dari kementerian untuk membangun sekolah di perbatasan. Hal ini dilakukan agar bisa memfasilitasi anak-anak PMI yang sudah tamat SMP di Tawau dapat melanjutkan pendidikannya di tingkat SLTA. “Nanti kita siapkan lahan untuk dibangun sekolah diperbatasan atau yang kedua adalah bila dimungkinkan diizinkan pemerintah Sabah untuk membangun sekolah di sana (Tawau),” ungkapnya. Lanjutnya, terdapat ribuan anak-anak PMI yang bersekolah di Community Learning Center (CLC) dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), sedangkan guru yang mengajar hanya 7 orang saja. “Kalau kita membangun sekolah di perbatasan otomatis tanggung jawab Provinsi. Ini anak yang lahir di sana namun tidak memiliki Identity Card (IC) Malaysia sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan di sana,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepada Dinas Pendidikan Kaltara, Drs. Teguh Henri Sutanto mengungkapkan sangat mendukung tindakan yang diambil oleh Gubernur Kaltara untuk membantu anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia. Dikatakan Drs. Teguh Henri, Gubernur sedang melakukan pendekatan kepada Dirjen Pendidikan Vokasi untuk meminta usulan bagaimana mengenali persoalan pendidikan di daerah perbatasan terutama anak-anak PMI. “Beliau berkeinginan membangun sebuah sekolah, otomatis pemerintah harus menyediakan lahan. Itu clear kemudian bangunan sekolah dari pusat dan guru kami yang sediakan. Itu strateginya,” jelasnya.

Ia menjelaskan hal tersebut sudah berjalan, namun masih dalam tahap afirmasi. Saat ini anak PMI  sementara di sekolahkan di dua tempat yaitu di Sebatik dan Nunukan. Dihadang oleh keterbatasan waktu dan ruang belajar pihaknya pun tidak bisa menampung semua anak PMI. Oleh sebab itu, untuk sementara yang menangani hal tersebut adalah CLC.

“Kemenlu itu kewalahan maka nanti kalau kita bangun sekolah mungkin berasrama itu khusus anak PMI. Mohon doanya semoga terlaksana,” pungkasnya. (*)

Sumber: benuanta.co.id